MINUT—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) melalui Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar sosialisasi peningkatan kapasitas serta langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan di akhir pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
Kegiatan diikuti seluruh bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Minut dibuka Bupati Joune Ganda yang diwakili Assisten III bidang Administrasi Umum Rivino Dondokambey, berlangsung di Aula Kantor Bappelitbang pada hari Rabu (29/11/2023).
Dalam laporan kegiatan disampaikan Kepala BPKAD Minut Carla Sigarlaki bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah khususnya bagi bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan saat mengahiri pelaksanaan APBD tahun 2023.
“Kegiatan ini dipandang perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dilingkup pemkab Minut yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi bendahara pengeluaraan, penatausahan keuangan dalam pengimputan FMIS, pelaporan pajak, Petaspean serta pelaksanaan kartu kredit pemerintah daerah,” ungkap Sigarlaki.
Sementara itu Assisten III Rivino Dondokambey menyampaikan beberapa poin penting tugas bendahara saat membuka kegiatan tersebut. Diantaranya, penyelesaian kewajiban APBD-P , lakukan pengawasan sertifikasi dan faktur pajak, pemasukan SPJ TU Nihil dan UP sebelum tanggal yang ditentukan, pembayaran SP2D, Indentifikasi Plutang denda serta pengelolaan pendapatan.
“ Sosialisasi ini sangat penting, apalagi tugas sebagai bendahara harus menginput pengelolaan keuangan serta melakukan langkah-langkah pengendalian dan percepatan penyelesaian kegiatan di OPD masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku dan menghindari terjadinya keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga di akhir tahun,” tandas Rivino.
Sekda Minut Ir Novly G Wowiling MSi hadir dalam memberikan materi mengapresiasi para bendahara sehingga realisasi anggaran Pemkab Minut 2022 bisa mencapai 71 persen dan merupakan tertinggi dari 15 kabupaten/kota di Sulut.
“Prestasi WTP merupakan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan 2022. Ini tentunya karena kerja dan kinerja para bendahara yang sesuai aturan. Tahun 2023 kita mengharapkan realisasi anggaran bisa capai 71 persen bahkan lebih. Begitu juga opini BPK untuk pemeriksaan keuangan 2023 bisa WTP kembali,” Pungkas Sekda Wowiling.
Diketahui, selaku Nara sumber adalah dari unsur Pemkab Minut, BPKP perwakilan Sulut , Kantor pelayanan pajak pratama Bitung, PT Taspen cabang Manado dan BPKAD.
(Vid)
